Implementasi Perbup Nomor 11/2021

Sebagai Salah Satu Kebijakan pemerintah Daerah Melalui Pendekatan Yurisdiksi Sebagai Upaya Untuk Penyelesaian Konflik di Masyarakat dan Mengatasi Dampak Kerusakan Hutan dan Alam di Kabupaten Seruyan

Hotel Aquarius Sampit

Kabupaten Seruyan merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Kotawaringin Timur yang dibentuk pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan delapan kabupaten baru di provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Seruyan terdiri dari 10 kecamatan, 97 desa, dan 3 kelurahan. Kecamatan Seruyan Hilir menjadi daerah terluas dengan 465 ribu hektar atau 28 % dari total luas wilayah. Sedangkan, kecamatan Hanau merupakan wilayah terkecil dengan 5.490 hektar atau 3,3% dari total luas wilayah. Jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di kecamatan Seruyan Hulu dan Seruyan Tengah yang masing-masing memiliki 20 desa. Potensi sumber daya alam yang melimpah menjadi modal yang cukup bagi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat[1]. Pondasi pembangunan ekonomi yang bersumber dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam akan tetap dipertahankan dalam waktu yang panjang.

Sebagai salah satu Kabupaten baru yang sedang berkembang dan potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi, tentunya Kabupaten Seruyan menjadi salah satu ladang permata bagi para investor yang ingin berinvestasi pada wilayah administrative Kabupaten Seruyan. PROGRESS mencatat setidaknya terdapat ±365.081,69 Ha lahan telah di alokasisn untuk izin perkebunan sawit skala besar.

Tabel 1

Perkebunan Kelapa Sawit di Sepanjang DAS Seruyan

Hadirnya investasi yang ada di Kabupaten Seruyan terutama investasi berbasis hutan dan lahan diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Seruyan. Harapan ini sepenuhnya tidak berbanding lurus denga napa yang diharapkan, pesatnya industry berbasis hutan dan lahan ini ternyata telah menimbulkan konflik yang cukup massive antara pihak perusahaan dan perkebunan sawit, dan juga pencemaran terhadap lingkungan yang kemudian mengakibatkan bencana alam berupa banjir yang mengakibatkan kerugian materil bagi masyarakat di Kabupaten Seruyan.

Melihat permasalahan yang ada, dirasa sangat perlu dilakukan sebuah Langkah untuk menyelesaikan konflik dan sengketa yang terjadi antara perusahaan dan juga masyarakat. Saat ini pemerintah Kabupaten Seruyan telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengaduan dan Pengelolaan data Konflik. Terbitnya Perbub ini merupakan salah satu Langkah bagi pemerintah Kabupaten Seruyan dalam mendorong industry  sawit berkelanjutan dengan pendekatan Yurisdiksi. Initiative ini harusnya dapat menjadi pintu masuk bagi peluang untuk mendorong resolusi konflik yang terjadi di Kabupaten Seruyan.

Konflik yang terus terjadi antara masyarakat dan perusahaan di Kabupaten Seruyan tanpa penyelesaian membuat konflik yang terjadi menjadi konflik laten yang terus menerus terjadi dan berulang. Saat ini, permasalahan klasik yang di hadapi oleh masyarakat adalah belum terealisasikannya kewajiban perusahaan untuk melakukan pemenuhan terhadap lahan plasma sebesar 20%. Selain permasalahan plasma, permasalahan ketenaga kerjaan juga menjadi permasalahan klasik yang belum dapat terselesaikan. Saat ini masih banyak di temui pekerja yang bahkan telah bekerja lebih dari 2 tahun namun masih berstatus Buruh Harian Lepas (BHL). Untuk itu perlu dilakukan beberapa langkah cepat yang harus di ambil oleh pemerintah kabupaten seruyan diantaranya :

1. Mendorong implementasi Perbub No.11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengaduan dan Pengelolaan data Konflik sebagai pintu masuk bagi resolusi konflik yang terjadi.
2. Segera mendorong seluruh perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Seruyan untuk segera menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan lahan plasma.
3. Meminta kepada perusahaan untuk memberikan hak – hak ketenagakerjaan termasuk Buruh Harian Lepas yang berasal dari desa sekitar  terutama terkait dengan upah.
4. Meminta Perusahaan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat.
5. Meminta Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hak masyarakat, hak buruh dan kerusakan lingkungan.
6. Meminta Pemeritah untuk melakukan monitoring terhadap perusahaan – perusahaan sawit sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

[1] Kabupaten Seruyan Dalam Angka 2021